Infrastruktur Kunci Sukses Pembangunan Papua Pegunungan

Pegunungan Jayawijaya

Jakarta,tanahpapua.com - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Paskalis Kossay, di Jakarta, Jumat menegaskan, pembenahan dan percepatan pembangunan infrastruktur merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan rakyat di Papua Pegunungan.

"Sekitar 90 persen penduduk asli Papua yang berdomisili di kawasan Pegunungan Tengah, butuh sentuhan pembangunan dari negaranya," kata Pascalis.

Ia menyatakan pembenahan infrastruktur penting agar eskalasi konflik tidak terus terjadi, akibat kehidupan yang semakin tertekan di kalangan penduduk asli.

Pascalis mengemukan pendapatnya sehubungan adanya peluncuran buku hasil seminar nasional tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pegunungan Tengah Papua yang Berkualitas.

Peluncuran buku dilakukan di sebuah kafe komplek Taman Ismail Marzuki (TIM), dihadiri berbagai tokoh aneka latar, termasuk utusan dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Di Kawasan Pegunungan Tengah Papua (PTP) ini, menurut Paskalis Kossay, terdapat sedikitnya delapan kabupaten, termasuk yang sudah populer namanya di dunia, seperti Wamena, Yahukimo, dan Puncak Jaya yang lebih 80 persen teritorinya terisolasi, akibat kondisi topografi maupun geografi berbukit terjal, gunung-gunung serta lembah curam, juga dataran ngarai sulit ditembus.

"Akibat dari keterbatasan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, lapangan terbang) yang memadai, maka secara signifikan sangat mempengaruhi kelancaran arus mobilitas orang dan barang kebutuhan pokok serta jasa-jasa lain," ujarnya.

Kondisi itu pada giliran berikutnya menimbulkan pelambatan dalam arus pembangunan dan kegiatan pemerintahan pada umumnya.

Lima Masalah Mendasar

Paskalis Kossay yang juga anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI lalu mengungkapkan lima masalah mendasar di PTP akibat dari sangat tidak memadainya prasarana dan sarana infrastruktur dasar.

"Pertama, ketertinggalan atau kesenjangan pembangunan antar kabupaten. Kedua, Kemiskinan, ditandai dengan pendapatan per kapita masyarakat yang rendah, berikut daya belinya yang sangat di bawah," ujarnya.

Kemudian ketiga, lanjut Paskali Kossay, tingkat pendidikan sangat rendah, dengan angka buta huruf sangat tinggi.

"Keempat, dan ini juga jadi faktor yang semakin memiskinkan rakyat kami, yakni, keterisolasian. Kondisi geografis, dan topografi yang sangat berat dan sulit dijangkau, semakin dibikin tak berdaya oleh ketiadaan infrastruktur dasar," ungkapnya.

Dan yang kelima, menurutnya, ialah disparitas atau ketimpangan wilayah.

"Pada aspek ke-5 ini, sudah mencakup antara lain distribusi penduduk yang tidak merata karena faktor topografi dan geografi, juga terjadinya konsentrasi pembangunan hanya di tempat-tempat yang mudah dijangkau, atau hanya terjadi di wilayah pesisir," katanya.

Untuk mengatasi masalah ketiadaan infrastruktur dasar yang memadai, Paskalis Kossay dkk mengusulkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi segera membentuk sebuah lembaga independen.

Institusi itu bisa bernama Badan Otoritas Khusus Pengembangan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pegunungan Tengah Papua.

"Ada dua moda transprotasi utama yang mendesak untuk dikembangkan, mengingat faktor topografi dan geografi juga demografi setempat. Yakni, jalur-jalur transportasi darat, termasuk penyiapan armada angkutan massal," ujarnya.

Selain itu diperlukan pengembangan lapangan-lapangan terbang di titik-titik tertentu, sekaligus pengoperasian pesawat-pesawat layak terbang dan aman," katanya.

Tetapi yang tidak kalah pentingnya, demikian Pasialis Kossay, ialah, pendayagunaan orang-orang asli Papua secara lebih adil serta bijaksana.(berbagai sumber).