Segera Buka Kembali Trans Wamena

Pegunungan Jayawijaya

[JAKARTA] Pemerintah diminta segera membuka kembali jalan Trans Jayapura-Wamena yang saat ini sudah tertutup hutan. Jalan itu pernah dibuka tahun 1982 lampau dan selesai 1993. Namun, kini tertutup hutan lagi karena tidak diaspal dan rusak berat. Padahal, dana besar triliunan Rupiah sudah digelontorkan ketika itu.

“Sebaiknya jalan itu dibangun kembali. Dengan adanya jalan, akan mempercepat pengembangan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan di Papua,” ujar Ketua Kaukus Parlemen Papua Paskalis Kosay dalam diskusi pengembangan Infrastruktur Papua yang diadakan Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal
Center of Underdeveloped Regions Development Planning (Cure Planning) dan TanahPapua.com di Gedung Sinar Kasih, Jakarta, akhir pekan lalu.

Hadir pada kesempatan itu sejumlah pembicara seperti Haryono Sukarto dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Vience Tebay dari Universitas Cenderawasih, Anti Soelaiman dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), dan Direktur Eksekutif Cure Planning German E Anggent.

Paskalis menjelaskan, Trans Wamena itu bisa diintegrasikan dengan lintas Merauke-Oksibil-Jayapura, lalu Mimika-Paniai, dan Wamena-Puncak Jaya. Sehingga akan terbuka lintas Papua yang membuka keterisolasian 29 kabupaten/kota di Papua.

Menurut Paskalis, sudah ada political will dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk pembangunan infrastruktur jalan di Papua. Hal itu perlu direalisasikan instansi terkait di pusat dan di pemerintah daerah dengan membuka jalan utama lintas Papua seperti Trans Wamena sepanjang 780 kilometer (km). Wamena nantinya akan menjadi kota transit untuk kebutuhan kabupaten-kabupaten lainnya di Papua.

Menurut dia, beberapa waktu lalu Gubernur Papua Barnabas Suebu menyebutkan, dana yang dibutuhkan untuk lintas Papua sekitar Rp 500 triliun dengan patokan biaya pembangunan 1 km jalan Rp 1,6 miliar.

Sementara itu, German menilai, pemerintah pusat dan daerah bisa mengkaji lagi dengan mencari teknologi lain yang bisa digunakan untuk pembangunan jalan itu dengan biaya murah. Seperti teknologi dari Korea Selatan yang hanya sekitar Rp 400 juta per km.

“Perlu mencari alternatif teknologi yang murah. Sebab, jika terbentur dengan biaya yang tinggi, akses jalan darat di Papua tidak akan pernah terbuka,” ujarnya.

Vience menilai, selama ini pembangunan infrastruktur di Papua tidak maksimal karena persoalan Papua selalu dipolitisasi. “Hentikan politisasi Papua, segera lakukan pembangunan sehingga dua juta penduduk Papua tidak tertinggal terus. Padahal dana untuk Papua sangat besar,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Haryono. Menurutnya, pembangunan perlu dipercepat dengan mendorong instansi-instansi terkait seperti Kementerian PU dan pemerintah kabupaten setempat. [Y-4]